Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, SH (dok)

topNEWS.id, JAKARTA РAmanat Pasal 77, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua berbunyi: Usul perubahan atas UU ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui (Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan advokat ternama Tanah Papua Yan Christian Warinussy SH, di dalam penjelasan UU tersebut yang dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 pun tidak ada penjelasan lebih lanjut atas isi Pasal 77 tersebut di atas.

Demikian juga tidak ada aturan lain yang dibuat oleh negara untuk memberi penjelasan lebih jelas dari isi Pasal 77 tersebut.

“Dengan demikian, maka sebagai salah satu advokat dan pembela hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua, saya justru memandang bahwa peran serta rakyat Papua di Papua dan Papua Barat sangat signifikan dan memiliki hak untuk memberi usulan progresif bagi perubahan atas isi UU Otsus itu sendiri,” ungkap pembela HAM ini kepada topNEWS.id, Selasa (12/1/2021).

BACA :  Kasus KDRT Oleh Oknum Polisi, Advokat Yan Christian Warinussy: LP3BH Manokwari Akan Tindaklanjuti Laporan Klien Kami

Sehingga, kata Yan, segenap upaya rakyat Papua yang didesak melalui diskusi, seminar, pernyataan bersama, maupun demonstrasi dan atau unjukrasa sedapat mungkin difasilitasi guna memberi catatan kepada MRP/MRPB maupun DPRP dan DPRPB untuk mendesak perubahan atas UU Otsus Papua ke negara melalui DPR RI.

“Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat memiliki posisi penting atas nama negara untuk menerima aspirasi rakyat mengenai usul perubahan UU Otsus Papua tersebut. Aspirasi yang telah diterima oleh Gubernur Papua dan Papua Barat itu dapat segera dibawa dan dibahas dengan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk mencari solusi efektif dan damai bagi penyelesaian masalah di Tanah Papua dengan pendekatan hukum tersebut,” ujarnya.

“Dan menurut saya aspirasi rakyat Papua tersebut, juga dapat menjadi materi penting yang dapat diangkat sebagai materi Dialog Damai antara negara dan rakyat Papua ke depan,” harap advokat hebat ini.

BACA :  Direktur Eksekutif LP3BH Minta Kajati Papua Barat Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Dana Hibah Rp 598 Miliar

Editor : Frida F

Tinggalkan Balasan