Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Papua Barat Yan Christian Warinussy, SH

topNEWS.id, JAKARTA –¬†Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengambangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat Yan Chritian Warinussy, SH meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak mengabaikan Undang-Undang (UU), No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua.

Hal dikatakan pemerhati hukum ini, karena ia menilai bahwa kepemimpinan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memperhatikan suara rakyat Papua.

“Saya heran dengan sikap Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sangat ambisius dan mengabaikan suara rakyat Papua hingga memasukkan rancangan UU Otsus bagi Provinsi Papua dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 ini,” kata Yan kepada topNEWS.id, Rabu (13/1/2021).

Menurut advokat ternama ini, rencana perubahan UU Otsus Papua yang dilakukan atas prakarsa pemerintah Jakarta, sama sekali mengabaikan amanat Pasal 77 dan Pasal 78 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

BACA :  Dapat Bantuan, Direktur Eksekutif LP3BH Yan C Warinussy : Saya Terima Kasih dan Berikan Penghargaan Tinggi kepada Gubernur Papua Barat

“Padahal amanat pasal yang menekankan pada keterlibatan rakyat Papua dan prosedur perubahannya didorong melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat sama sekali tidak dihiraukan oleh negara melalui pemerintah pusat,” ujar Direktur Eksekutif ini.

Bahkan kata Yan, pemerintah pusat juga mengabaikan amanat Pasal 78, UU Otsus yang mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap isi UU tersebut.

“Semuanya dengan melibatkan partisipasi rakyat. Rancangan UU Otsus ini lebih banyak bertitik tumpu pada isi Pasal 34 mengenai sumber-sumber penerimaan dan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta dana perimbangan,” ungkap dia lagi.

Yan: Perubahan UU Otsus Harus Menyentuh

Sehingga Yan menambahkan, dengan begitu dapat diduga kuat bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lebih bertumpu pada menyediakan dana bagi pembangunan.

Advokat cerdas ini juga menjelaskan bahwa perubahan juga terkait soal pemekaran daerah provinsi di Tanah Papua. Bahkan, perubahan Pasal 76 menjadi tiga ayat. Yakni, yang menekankan pada adanya inisiatif pemekaran daerah bukan datang semata-mata karena kebutuhan rakyat Papua.

BACA :  LP3BH Manokwari Tangani Kasus Pembunuhan Berencana di Distrik Alfat

“Melainkan bisa terjadi atas inisiatif pemerintah pusat dengan alasan percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

Yan mengatakan, perubahan UU Otsus Papua sama sekali tidak menyentuh perubahan pada aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan rakyat Papua.

“Termasuk soal pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi rakyat, penguatan dan perlindungan adat maupun penegakan hukum dan hak asasi manusia,” tuturnya.

“Hal inilah yang semestinya disikapi dengan bijak dan menurut saya, seyogyanya pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat mendialogkannya dengan rakyat Papua demi mencari solusi yang damai dan termasa melalui model perubahan UU Otsus Papua yang berdasar hukum menurut amanat Pasal 77 UU Otsus Papua itu sendiri,” tandas Yan.

Editor : Frida F

Tinggalkan Balasan