Ketua DAK Servosius Tuamis

 

topNEWS.id , KEEROM — Dewan Adat Keerom (DAK) menyampaikan dukungannya atas kesepakatan dan rekomendasi dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Saireri, yang telah berlangsung di Sentan, Jayapura, Papuai, Senin (24/8/2020).

Hal ini terutama menyangkut rekomendaasi No 11, yaitu Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota diisi olah orang asli Papua (OAP). Hal ini seperti dikemukakan Ketua

DAK Servosius Tuamis kepada wartawan, di kediamannya, Rabu (26/8/2020) siang.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh pimpinan daerah Tabi dan Saireri tentang pemilihan bupati dan wakil bupati adalah hal yang tepat karena mengetahui kondisi psikologis masyarakat yang berkembang saat ini.

“Dari rekomendasi forum Kepala Daerah yang ada dan juga rekomendasi MRP Tahun 2019, bahwa pimpinan daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota adalah OAP. Karenanya, kami dari DAK sangat mendukung pernyataan ini dan meminta parpol (partai politik) juga mendukung hal ini,”ucap Ketua DAK.

Ia menjelaskan, kenapa anak asli yang harus memimpin Keerom, karena menurutnya, hanya anak asli dan anak adat Keerom yang mengetahui kondisi dan karakter aspirasi dan budaya dari masyarakatnya masing-masing.

BACA :  Capek yang Terbayarkan Kali Biru, Genyem, Memang Keren, Dingin dan Jernih

“Kalau di Keerom, bupati harus anak asli kalau 02 bisa orang non Papua yang sudah lama mengenal Papua,”tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol dan stakeholder untuk menghargai keputusan dan rekomendasi tersebut.

“Tolong untuk yang non OAP hargai hak kesulungan masyarakat adat, jangan maju sebagai bakal calon Blbupati Keerom, kami juga minta KPU dan parpol tolong lihat hal ini. Kalau tak mau ikut rekomendasi dari MRP (Mejelis Rkyat Papua) dan forum kepala daerah ini, lebih baik tidak usah ada parpol di Keerom. Mungkin parpol tadi kemana ka, yang penting jangan di Keerom,”tambah dia.

Seperti diketahui, Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Saireri digelar (24/8) di Sentani dan telah menghasilkan 5 kesepakatan dan 11 rekomendasi. Dalam pertemuan tersebut dari 9 kabupaten/kota yang ada hanya Waropen yang pimpinan daerahnya, yaitu bupati tidak hadir.

“Saya lihat dalam forum tersebut, para bupati dan walikota datang dan tandatangani rekomendasi tersebut, tapi kenapa Bupati Keerom yang hadir diawal acara lalu pulang lebih dulu dan tidak mau tandatangani rekomendasi tersebut. Ini berarti tidak menghargai. Kami minta jangan mendaftar, kalau mendaftar, KPU tolak saja, dan MRP jangan kasih rekomendasi untuk orang seperti itu,”katanya.

BACA :  Polda Papua Bongkar Dugaan Kasus Korupsi di Disdik Mimika

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DAK juga menyoroti presentasi dari Bupati Keerom Muh Markum tentang pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Keerom.

Menurutnya, apa yang disampaikan Bupati Keerom soal otsus di Keerom adalah tidak bisa diterima oleh DAK.

“Apa yang Bupati Keerom sampaikan soal otsus, kami tegaskan masyarakat tidak merasakan sama sekali adanya otsus. Kami nilai itu gagal, otsus di Keerom gagal,”jelasnya.

Kenapa, kata dia, karena kita lihat komposisi penduduk di Keerom 50 persen non OAP, 30 persen OAP dan 20 persen asli Keerom. Jadi jumlahnya sedikit, tapi tidak rasakan apa-apa. Kalau kita lihat dan bandingkan antara dana otsus yang 80 persen ke daerah dan jumlah penduduk OAP dan asli Keerom hanya 20 persen harusnya bisa maksimal dirasakan masyarakat, tapi ini tidak. Jadi bupati laksanakan otsus di Keerom adalah gagal.

Dicontohkannya, otsus bisa dikatakan baik dan bisa dilaksanakan adalah di Supiori, bahkan menurutnya Bupati Keerom dan bupati lainnya perlu studi banding ke Supiori. Karena disana per kepala keluarga (KK) penduduk asli mendapatkan uang per KK sebanyak Rp 5 juta dan akan ditingkatkan ke Rp10 juta, meski belakangan ditolak karena tak sesuai ketentuan undang-undang ( UU).

BACA :  Piter Gusbager Bagaikan Oase di Tengah Padang Pasir

“Tapi yang saya lihat adalah kemauan, jadi otsus bisa berhasil. Itupun setelah tahun ketiga dilarang pemberian uang tunai, akhirnya Bupati Supiori membangunkan rumah bagi masyarakat asli adat setempat sebanyak 4000 rumah, ini contoh. Sementara di Keerom seharusnya bisa dilaksanakan seperti itu, tapi ternyata masyarakat asli Keerom di kampung-kampung di Web, Senggi, Towe dan lainnya hanya tinggal di gubuk-gubuk”,terang Servosius.

“Jumlah KK asli Keerom tak lebih dari 3000 KK, jadi program sangat mungkin bisa jalan dan dana cukup, tapi tergantung kemauan pimpinan daerah. Maka tegas kami minta ke depan OAP khususnya anak asli Keerom menjadi Bupati Keerom, “ucap dia.

Tinggalkan Balasan