Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Papua Barat Yan Christian Warinussy, SH (dok)

topNEWS.id, JAKARTA – Nama Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Listyo Sigit Prabowo menguat sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada akhir Januari 2021.

Banyak yang memprediksi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Aziz. Salah satunya advokat ternama dari Tanah Papua Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat Yan Christian Warinussy, SH.

“Saya cenderung sependapat dan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” kata Yan Warinussy kepada topNEWS.id, Selasa (12/1/2021).

Dikatakannya, catatan prestasi Komjen Sigit dalam menangkap buronan kelas kakap Joko S Chandra dan menjadi salah satu ajudan Presiden Jokowi merupakan “karpet merah” saudara Komjen Listyo Sigit Prabowo menuju kursi Tri Brata 1.

BACA :  Hindari Perkubuan, Dua Orang Calon Kuat Kapolri dan Satu Kuda Hitam

“Menurut pandangan saya, selanjutnya setelah menjalani wawancara dan uji kepatutan (fit and proper test) di DPR RI. Selanjutnya Listyo Sigit Prabowo akan menghadapi sejumlah masalah besar di Indonesia. Salah satunya, adalah menyelesaikan kasus pemimpin FPI Habib Rizieq sesuai hukum,” ujar pemerhati hukum Tanah Papua.

Di pihak lain, kata advokat cerdas ini, Komjen Listyo Sigit Prabowo juga ditantang untuk secara transparan menyelesaikan kasus dugaan penembakan terhadap enam aktivis laskar FPI yang diduga melibatkan anggota Polri.

“Juga Komjen Listyo Sigit Prabowo ditantang untuk membongkar dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam dugaan kaburnya buronan kelas kakap Joko S Chandra,” tuturnya lagi.

“Dan pendekatan penegakan hukum terhadap berbagai konflik politik di Tanah Papua menurut saya perlu menjadi perhatian calon Kapolri,” jelasnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Menurutnya, langkah ini bisa dimulai dengan manajemen penanganan kasus Papua. Penting sekali Presiden Joko Widodo memberi kewenangan lebih kepada Kapolri baru nantinya untuk memimpin segenap operasi penegakan hukum di Tanah Papua terhadap kelompok-kelompok yang dipandang berseberangan dengan negara sebagai pejuang Papua Merdeka dan mengklarifikasi pihak-pihak justru tampil sebagai pengacau keamanan.

BACA :  Soal Otsus, Advokat dan Pembela HAM Tanah Papua Yan C Warinussy Pertanyakan Penjelasan Pasal 77 UU 21/2001

Hal ini agar Polri bersama rakyat Papua dan pemerintah daerah dapat mengurai dan mencari solusi dalam mengatasi konflik di Tanah Papua yang berlangsung lebih dari 50 tahun.

Salah satu langkah penting, adalah Kapolri baru yang bakal dijabat Komjen Listyo Sigit Prabowo dapat meminta rekomendasi dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.

“Hal ini sesuai amanat Pasal 48 Ayat (5) UU RI No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Yaitu, untuk melakukan penempatan calon Kapolda Papua anak asli Papua ke depan untuk Polda Papua dan Polda Papua Barat,” tandasnya.

Editor : Frida Fodju

Tinggalkan Balasan